Loading...

Tingkatkan Kesejahteraan Petani melalui Korporasi

06:44 WIB | Friday, 10-August-2018 | Kontak Tani Sukses | Penulis : Tiara Dianing Tyas

Petani bisa lebih sejahtera jika berkorporasi (dok. Laily)

Sebagai negara yang memiliki potensi sumberdaya pertanian berlimpah baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia , sudah tentu kita semua ingin melihat para petani Indonesia hidup sejahtera. Hal ini tidak akan terwujud bila pola kerja dan pengolahan hasil tani masih konvensional. Untuk itu perlu diciptakan badan usaha atau korporasi untuk para petani.

 

Upaya tersebut dilakukan agar petani memiliki nilai tambah sehingga kesejahteraan pun meningkat. Dengan lahan yang relatif kecil, petani tidak punya kesempatan mendapat keuntungan yang lebih besar. Ketika mereka ikut berperan dalam korporasi dan proses agribisnis, peluang meningkatkan nilai tambah menjadi lebih besar.

 

Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Sebagai implementasi dari peraturan tersebut Kementan menyusun pilot project 4 sub sektor yakni Tanaman pangan, 1000 ha kawasan jagung di Lebak, Hortikultura di Malang, Perkebunan di Kolaka Timur dan Peternakan di Subang.

 

Kepala Bagian Perencanaan Wilayah, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Dewa Ngakan Cakrabawa, menjelaskan tujuan membangun kawasan pertanian berbasis korporasi adalah untuk meningkatkan efisiensi pembangunan dan meningkatkan daya saing petani.

 

“Konsep pembangunan di Lebak mengadopsi kebijakan Gubernur Gorontalo terdahulu yakni membangun Sulawesi Corn Belt, yakni mengelola satu kawasan oleh satu manajemen,” papar Dewa.

 

Ditambahkan olehnya, beberapa kajian mendapatkan hasil bahwa kawasan industri pangan di Banten mengandalkan pasokan bahan dari Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur bahkan impor.

 

Untuk pengembangan kawasan berbasis korporasi ini, Kementan akan mengawal dalam dua tahun dengan pembangunan infrastruktur, bantuan bibit, pupuk dan lain-lain, setelah itu diharapkan petani dapat mandiri untuk mengembangkan jagung. 

 

Dalam pengembangan kawasan jagung di Lebak banten yang dimulai dari nol ini tentunya  mengalami berbagai tantangan dan permasalahan, yakni  kurang adanya  sinergitas antara eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan).

 

“Setelah sinergi intern terwujud kita tinggal mengkoordinasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), stakeholder terkait,” tambah Dewa.

 

Dari sisi petani dibutuhkan motivasi dan dukungan dari seseorang yang dianggap sebagai panutan. Pendampingan oleh penyuluh dan dinas pertanian untuk petani bersatu menjadi kelompok yang berbadan hokum.

 

Disisi lain, Kepala Subbidang Kelembagaan Petani, Yoyon Haryanto menjelaskan, Pusat Penyuluhan, BPPSDMP sebagai pembina kelembagaan mendorong terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani dalam bentuk koperasi. Upaya yang telah dilakukan adalah merevitalisasi koperasi yang telah ada menjadi koperasi yang memiliki usaha operasional dan memiliki nilai manfaat bagi petani yang menjadi bagian dari anggota koperasi.

 

“Dilakukannya revitalisasi koperasi yakni kegiatan korporasi jagung dari hulu ke hilir ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan menjadi triger perekonomian di Gunung Kencana, Lebak Banten,” kata Yoyon.

 

Ia berharap dengan adanya pilot project khususnya kawasan jagung di Lebak Banten ini dapat merubah  pola pikir petani dari petani tunggal menjadi kelompok sehingga kesejahteraan petani pun dapat meningkat. TIA/nurlaily

 

 

 

Editor : Gesha

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162